topmetro.news – Saat ini kebutuhan dalam negeri untuk produk petrokimia 60%-70% ditopang impor. Hanya 30% mampu diproduksi kilang dalam negeri. Akibatnya, setiap tahun hal ini menggerus devisa negara.
Selain itu, hal tersebut juga menyangkut ‘security’ negara. Artinya tanpa industri petrochemical yang kuat, ketahanan industri kita menjadi lemah.
Demikian disampaikan anggota DPR RI Lamhot Sinaga, Senin (29/6/2020).
Kata dia, industri petrochemical (petrokimia) merupakan industri hulu yang akan mendukung ketersediaan beragam bahan baku untuk berbagai industri hilir.
“Seperti industri produk plastik, elektronik, otomotif, pipa, kabel listrik, dan wadah kedap udara. Di samping itu, industri ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
“Dalam RDP Pertamina dengan Komisi VI DPR RI, Hari Senin 29 Juni 2020, saya dengan tegas mengusulkan, jika kilang-kilang lama maupun kilang baru Pertamina yang akan dibangun tidak diintegrasikan dengan petrochemical, maka sebaiknya Komisi VI DPR tidak menyetujui pembangunan kilang-kilang baru tersebut,” tegasnya.
Anggaran Kilang Baru
Diingatkan dia, pembangunan kilang-kilang baru Pertamina membutuhkan anggaran sekitar Rp700 triliun untuk satu kilang.
Menurut dia, iitu anggaran yang sangat besar. Sehingga wajib dimaanfatkan untuk mengintegrasikan dengan pembangunan industri petrokimia.
“Menurut saya Pertamina harusnya mampu mengintegrasikan kilang-kilangnya untuk memproduksi berbagai produk petrokimia sebagai industri turunan,” papar dia.
Anggota Komisi VI DPR RI ini pun mengingatkan, bahwa negara harus segera menghentikan ketergantungan dengan impor.
“Kita tidak mau Indonesia sebagai negara besar kalah dengan Malaysia dan Singapura dalam industri petrokimia. Kita memiliki sumber daya. Kita memiliki BUMN besar seperti Pertamina yang mampu mewujudkan kemadirian kita dalam industri petrochemical,” tutup dia.
reporter | Jefry Siregar
